Jakarta, 12 September 2025 – Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI) DK Jakarta menyampaikan sikap resmi terkait polemik pembangunan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menuai sorotan publik. Proyek yang dikaitkan dengan kegiatan reklamasi PT. Karya Cipta Nusantara (KCN) ini dianggap berpotensi menimbulkan dampak serius bagi ekosistem laut dan kehidupan sosial-ekonomi nelayan setempat.
Kekhawatiran Lingkungan dan Sosial
Dalam pernyataannya, FKPPAI DK Jakarta menegaskan bahwa setiap pembangunan di wilayah pesisir harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Ketua FKPPAI DKI Jakarta, Mohamad Samsuri, S.Ip, mengatakan:
“Kami memahami kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir. Namun, jangan sampai kepentingan ekonomi semata mengorbankan hak-hak nelayan tradisional serta keberlanjutan ekosistem laut Cilincing. Tanggul beton yang dibangun tanpa komunikasi terbuka dengan masyarakat berisiko menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.”
Sorotan pada Akses Nelayan
FKPPAI juga menyoroti keluhan nelayan Cilincing yang merasa jalur melaut mereka terganggu akibat keberadaan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer. Nelayan terpaksa memutar lebih jauh, sehingga menambah biaya operasional, waktu, serta menurunkan hasil tangkapan.
“Nelayan adalah garda terdepan ketahanan pangan laut. Bila akses mereka terhambat, maka dampaknya bukan hanya bagi keluarga nelayan, tapi juga masyarakat luas. Pemerintah dan perusahaan harus menjamin bahwa jalur nelayan tetap terbuka dan layak digunakan,” tegas Samsuri.
Dorongan Transparansi & Partisipasi Publik
FKPPAI DK Jakarta mendesak agar:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka data perizinan dan dokumen AMDAL proyek secara transparan.
- Pemprov DKI Jakarta turut memastikan bahwa kebijakan pembangunan di pesisir tidak bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) maupun kepentingan ekologis jangka panjang.
- Perusahaan pelaksana proyek menjamin mekanisme komunikasi dan kompensasi bagi masyarakat terdampak, terutama komunitas nelayan.
“Kami mendorong semua pihak terkait untuk duduk bersama dalam forum dialog terbuka. Pemuda pecinta alam siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif demi memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tambah Samsuri.
Panggilan Aksi Pemuda Pecinta Alam
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, FKPPAI DK Jakarta berkomitmen untuk mengawal isu ini melalui:
- Diskusi publik dan forum multipihak melibatkan nelayan, mahasiswa, LSM, dan pemerintah.
- Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan di kalangan pemuda.
- Pemantauan langsung atas kondisi ekosistem pesisir Cilincing.
Penutup
FKPPAI DK Jakarta menegaskan bahwa pembangunan pesisir tidak boleh hanya menjadi agenda investasi, melainkan harus dilandasi prinsip keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kedaulatan masyarakat lokal.
