Jakarta, 14 September 2025 –Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI) DKI Jakarta kembali mengungkap masalah serius dari proyek galian jalan di beberapa lokasi Jakarta, terutama di Jalan TB Simatupang, yang dinilai bukan hanya menimbulkan kemacetan parah, tetapi juga menimbulkan dampak negatif lingkungan hidup.
Proyek Galian Picu Kemacetan Sistemik
- TB Simatupang disebut sebagai salah satu titik kemacetan terparah di Jakarta Selatan akibat kegiatan galian pemasangan saluran pipa limbah dan utilitas bawah tanah, yang mengambil separuh badan jalan dan memicu penumpukan lalu lintas berjam-jam setiap hari.
- Sudinhub Jakarta Selatan menyebut sebanyak 21 titik kemacetan di wilayah mereka dipicu oleh proyek galian ditambah volume kendaraan yang meningkat signifikan.
- Pemerintah Provinsi DKI akan memulai uji coba rekayasa lalu lintas pada Jalan TB Simatupang mulai 15–19 September 2025, pukul 17.00–20.00 WIB, termasuk membuka satu lajur tol Fatmawati 2 gratis untuk kendaraan roda empat menuju Lebak Bulus.
- Gubernur DKI, Pramono Anung menargetkan seluruh proyek galian di Simatupang selesai paling lambat akhir Oktober 2025, setelah rapat koordinasi dengan PAM Jaya, SDA, dan Bina Marga.
Dampak Lingkungan yang Diabaikan
Proyek galian jalan tidak hanya soal lalu lintas. Pengelolaan tanah galian yang buruk menyebabkan debu beterbangan dan sedimentasi saluran drainase. Material yang tidak ditutup dan dikelola dengan baik masuk ke selokan setiap hujan, memperparah potensi banjir lokal. Meski belum ada angka pasti, pola ini terlihat dalam berbagai lapangan kerja di Simatupang dan ruas lainnya.
Suara FKPPAI DKI Jakarta: Kritik dari Ketua Sam
Ketua FKPPAI DKI Jakarta, Mohamad Samsuri, S.Ip (Sam) menyampaikan:
“Kami menemukan fakta bahwa tanah galian seringkali dibiarkan menumpuk tanpa penutup memadai. Saat musim hujan, material itu masuk ke selokan, memperparah banjir. Saat kemarau, debunya beterbangan dan mencemari udara. Ini jelas bentuk kelalaian pengelolaan lingkungan.”
Sam menegaskan bahwa FKPPAI menuntut SOP proyek galian yang melibatkan seluruh stakeholder, sesuai arahan Gubernur DKI untuk mencegah kemacetan dan dampak lingkungan yang tak terkendali.
“Jakarta bukan sekadar ruang beton yang bisa digali seenaknya. Kota ini adalah ruang hidup bagi jutaan orang. Kami menuntut agar setiap proyek galian jalan memiliki rencana mitigasi dampak lingkungan yang transparan dan melibatkan publik.”
Rekomendasi FKPPAI DKI Jakarta
Sebagai kritik yang bersifat konstruktif, FKPPAI merekomendasikan:
- Penerapan SOP Lingkungan Terpadu
Melibatkan Dinas SDA, Dishub, BUMD, dan masyarakat dalam pengendalian debu, manajemen tanah galian, serta sistem drainase darurat. - Transparansi Jadwal Publik
Setiap proyek galian harus diumumkan ke publik dengan timeline dan lokasi yang jelas. - Traffic Management Efektif
Rekayasa arus alternatif, u-turn situasional, dan larangan bedeng menutup akses utama saat jam sibuk. - Pengelolaan Limbah & Reuse
Tanah galian dan material sisa harus didaur ulang atau digunakan kembali, bukan ditinggalkan atau dibuang sembarangan. - Keterlibatan Publik Aktif
Komunitas sipil, termasuk pemuda pecinta alam, harus dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi proyek.
Kesimpulan: Lindungi Jakarta dari Pembangunan Abai Lingkungan
FKPPAI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu galian jalan dengan berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan hak ruang hidup bagi masa depan. Organisasi ini mendesak agar pemerintah tidak menunda penyusunan SOP yang efektif dan memastikan setiap proyek pembangunan sesuai prinsip ekologi, transparansi, dan partisipasi publik.
“Pembangunan tanpa mitigasi lingkungan berarti menyiapkan krisis baru di masa depan,” pungkas Sam.
